1b:I[19532,["2266","static/chunks/870fdd6f-3912ca74b8a92cad.js","5802","static/chunks/69b09407-84c91e6eea8c708c.js","4316","static/chunks/ad2866b8-d0bec4e3c1a621aa.js","5992","static/chunks/5992-13baa824d37d46e6.js","4014","static/chunks/4014-5652612f402bfa43.js","2636","static/chunks/2636-63f5939d197c856c.js","5960","static/chunks/5960-ad04dee958f7eadc.js","6634","static/chunks/app/%5Bchannel_slug%5D/%5Bslug_url%5D/%5Bid%5D/page-9da53a10698cafea.js"],"default"] 1c:T6b0,

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Jampidum) di Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan berkas perkara mengenai tersangka ARS dan koleganya kepada Bareskrim Polri. Pengembalian ini berhubungan dengan kasus yang dikenal sebagai kasus pagar laut Tangerang.

Indikasi Korupsi dalam Kasus Pagar Laut

Ditandai adanya indikasi tindak pidana korupsi, jaksa memberikan arahan agar berkas dilengkapi sesuai ketentuan dalam Pasal 110 ayat (2), (3) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP. Ini wajib diselesaikan dalam waktu 14 hari ke depan.

"Berkas perkara ini terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan penggunaannya dalam penerbitan sertifikat hak milik di atas wilayah perairan laut di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang," ujar Harli Siregar, Kapuspenkum Kejagung.

Pemalsuan dokumen ini diduga untuk meraup keuntungan tidak sah dalam proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Jaksa Penuntut Umum menemukan indikasi penerbitan SHM, SHGB, dan izin PKK-PR darat dilakukan secara ilegal, serta kemungkinan gratifikasi terhadap pejabat setempat.

Penyelidikan lebih lanjut mengungkap potensi kerugian finansial dan perekonomian negara akibat penguasaan ilegal wilayah laut. Sertifikat dan izin mungkin diterbitkan tanpa prosedur izin reklamasi yang sah.

Jaksa Penuntut Umum menegaskan perlunya mengaitkan kasus ini dengan tindak pidana korupsi berdasarkan UU Tipikor. Koordinasi erat antara Bareskrim Polri dan Jampidsus Kejagung sangat diperlukan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.