Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Dimakzulkan Setelah Deklarasi Darurat Militer

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, resmi dimakzulkan oleh parlemen setelah kebijakan darurat militer yang diumumkan pekan lalu memicu kontroversi nasional. Pemungutan suara yang berlangsung pada Sabtu (14/12/2024) berhasil mencapai ambang batas dua pertiga suara yang diperlukan. Perdana Menteri Han Duck Soo kini mengambil alih sementara tugas kepresidenan sambil menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi.

Sebelum pemakzulan berhasil disahkan, upaya pertama pada Sabtu (7/12/2024) sempat gagal. Saat itu, pemungutan suara di Majelis Nasional terhambat setelah mayoritas anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai penguasa, memboikot sidang. Dengan hanya tiga anggota PPP yang ikut serta, jumlah suara tidak memenuhi syarat minimal 200 dari 300 anggota parlemen.

Pengumuman darurat militer oleh Presiden Yoon memicu kemarahan publik yang meluas. Ribuan demonstran berkumpul di depan gedung Majelis Nasional untuk menuntut pemakzulan. Menurut laporan kepolisian Seoul pada Sabtu (14/12), aksi tersebut diikuti oleh sekitar 200.000 orang, menjadikannya salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah politik Korea Selatan.

Pada Sabtu (14/12), parlemen akhirnya berhasil meloloskan resolusi pemakzulan dengan 204 suara mendukung, 85 menolak, 3 abstain, dan 8 suara tidak sah. Pemimpin oposisi Partai Demokrat, Park Chan-dae, menyebut pemungutan suara ini sebagai "kemenangan besar rakyat" yang menunjukkan supremasi hukum di Korea Selatan.

Dengan disahkannya pemakzulan, Presiden Yoon saat ini dinyatakan nonaktif sambil menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Lembaga tersebut memiliki waktu hingga 180 hari untuk memutuskan apakah pemakzulan ini akan dikuatkan atau ditolak. Jika disetujui, Yoon akan menjadi presiden kedua dalam sejarah Korea Selatan yang berhasil dimakzulkan, setelah Park Geun-hye pada 2017.

Pemakzulan Yoon Suk Yeol menciptakan ketidakpastian politik di Korea Selatan. Dengan Perdana Menteri Han Duck Soo menjabat sebagai presiden sementara, fokus utama kini beralih pada stabilitas pemerintahan dan kesiapan negara menghadapi potensi pemilihan presiden baru jika pemakzulan disahkan.