Menyusuri Jejak Budi Arie: Beban Pemerintahan Prabowo-Gibran?
Jumat, 20 Desember 2024 pukul 11.36 • Waktu baca 2 menit
Jumat, 20 Desember 2024 pukul 11.36 • Waktu baca 2 menit
Mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi menjadi sorotan atas dugaan keterlibatan dalam kasus judi online. Bagaimana hal ini memengaruhi pemerintahan Prabowo-Gibran? (Foto: Dewan Ketahanan Nasional RI)
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menjadi pusat perhatian publik. Ia diperiksa oleh Bareskrim Polri terkait dugaan keterlibatan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam melindungi situs judi online. Pemeriksaan ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana peran Budi Arie dalam kasus ini.
Nama Budi Arie kerap disorot publik karena sejumlah kontroversi yang muncul sejak ia menjabat di pemerintahan Presiden Jokowi hingga kini. Beberapa isu besar yang melibatkan Budi menjadi refleksi atas dinamika politik dan kepemimpinannya.
Pada 2015, Budi Arie menuai kritik setelah fotonya bersama tentara Israel beredar luas. Dalam foto tersebut, ia terlihat berada di kapal dengan bendera Israel. Publik mempertanyakan sikapnya terhadap isu Palestina, yang menjadi perhatian utama dalam diplomasi Indonesia.
Menjelang Pemilu 2024, Budi Arie mengeluarkan pernyataan bahwa partai politik yang kalah kemungkinan besar akan menghadapi masalah hukum. Pernyataan ini dinilai tidak etis dan berpotensi menciptakan ketegangan dalam persaingan politik.
Sebagai Ketua Umum Projo, Budi Arie memunculkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode. Langkah ini mendapat kecaman luas, dianggap menciderai semangat demokrasi, dan bertentangan dengan konstitusi.
Nama Budi Arie kembali mencuat setelah sejumlah pegawai Komdigi diduga membekingi situs judi online. Sebagai mantan Menkominfo, ia dituduh mengetahui atau terlibat dalam praktik tersebut. Budi membantah tudingan ini dan mendukung langkah hukum untuk menuntaskan kasus tersebut.
Keterlibatan tokoh kontroversial seperti Budi Arie menambah beban politik bagi Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Untuk menjaga stabilitas dan memastikan fokus pada program kerja, Presiden Prabowo perlu mengambil langkah tegas dalam menangani isu ini. Transparansi, evaluasi mendalam, dan penguatan tata kelola pemerintahan adalah langkah penting agar pemerintahannya tidak terhambat oleh kontroversi yang berlarut-larut.
Editor for Xnaskah