Ribuan Driver Tumpah ke Jalan, Tuntut Hak di Depan Kemenaker

Ribuan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi demonstrasi besar di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Senin (17/2). Aksi ini dilakukan untuk menuntut hak atas Tunjangan Hari Raya (THR) yang selama ini tidak diberikan oleh perusahaan aplikator transportasi.

Demo yang dimulai pukul 10.00 WIB ini diorganisir oleh Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) dan diikuti oleh sekitar 1.000 pengemudi ojol, taksi online, serta kurir dari berbagai daerah seperti Jakarta, Tangerang, Bandung, Sukabumi, hingga Pontianak.

Ketua SPAI, Lily Pujiati, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap praktik bisnis aplikator yang selama ini dinilai mengabaikan kesejahteraan pekerja. Menurutnya, hubungan kemitraan yang diterapkan oleh perusahaan platform hanya digunakan sebagai alasan untuk menghindari kewajiban mereka terhadap para pengemudi.

"Aplikator menikmati keuntungan besar dengan memanfaatkan tenaga kerja para pengemudi tanpa memberikan hak-hak dasar seperti upah minimum, jaminan sosial, dan tentu saja THR," tegas Lily dalam orasinya.

Ia juga menyoroti ketidakadilan yang terjadi di industri transportasi online. Para pengemudi dipaksa bekerja lebih dari 12-17 jam per hari untuk bisa mendapatkan penghasilan layak, sementara perusahaan aplikator terus mengeruk keuntungan melalui sistem algoritma yang tidak transparan.

**Aksi Off Bid Massal di Sejumlah Kota**

Sebagai bagian dari aksi protes, para pengemudi ojol di berbagai daerah serentak melakukan off bid massal, yakni mematikan aplikasi dan menolak menerima pesanan sepanjang hari.

Di Jakarta, aksi off bid bersifat sukarela, sementara di beberapa daerah lain seperti Sukabumi, Dumai, Pontianak, dan Pangkal Pinang, para pengemudi sepakat untuk tidak bekerja secara kolektif.

"Aksi off bid ini bertujuan menunjukkan bahwa tanpa para pengemudi, bisnis aplikator tidak bisa berjalan. Mereka harus sadar bahwa pengemudi bukan sekadar mitra, tetapi pekerja yang memiliki hak," ujar salah satu pengemudi yang ikut dalam aksi.

Para demonstran juga membawa berbagai spanduk dengan tulisan seperti "Ojol pekerja, bukan mitra," "Hapus potongan aplikator," serta tuntutan agar sistem tarif yang dinilai merugikan pengemudi segera dihapus.

Wamenaker: "Tuntutan THR Itu Wajar dan Harus Dipenuhi"

Aksi demonstrasi ini mendapat perhatian dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang turun langsung menemui para pengemudi di lokasi demo.

Dalam orasinya, Immanuel menegaskan bahwa tuntutan THR bagi driver ojol adalah hal yang wajar dan logis.

"Mereka tidak meminta gaji direksi atau saham perusahaan. Mereka hanya meminta hak mereka selama bekerja di jalanan, dan itu wajar bagi kami sebagai pemerintah," ujar Immanuel.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan bersikap tegas terhadap aplikator yang mengabaikan kesejahteraan pekerja. Bahkan, negara akan memaksa perusahaan aplikator untuk memberikan THR kepada para pengemudi ojol.

"Negara harus hadir untuk melindungi rakyatnya dari eksploitasi. Pemberian THR ini bukan hanya imbauan, tetapi harus diatur dalam regulasi yang jelas dan mengikat," tambahnya.

Selain itu, Immanuel memastikan bahwa THR yang diberikan kepada pengemudi ojol nantinya tidak boleh dalam bentuk bantuan sembako atau voucher, tetapi harus berupa uang tunai.

"Kita tidak mau lagi THR dalam bentuk beras atau sembako. THR harus berbentuk uang, seperti yang diberikan kepada pekerja lainnya," tegasnya.

Pemerintah Larang Aplikator Beri Sanksi ke Driver yang Berdemo

Menanggapi laporan adanya ancaman dari aplikator terhadap driver yang ikut aksi demo, Immanuel menegaskan bahwa tidak boleh ada pengemudi yang dikenai suspend atau sanksi karena menyuarakan haknya.

"Jika ada pengemudi yang diputus kemitraannya karena mengikuti aksi ini, laporkan kepada kami. Pemerintah tidak akan membiarkan warga negara diperlakukan semena-mena," ujar Immanuel, yang disambut sorakan setuju dari para demonstran.

Menurutnya, aksi demonstrasi yang dilakukan para pengemudi dilindungi oleh undang-undang, sehingga aplikator tidak memiliki dasar hukum untuk memberikan sanksi kepada driver yang ikut aksi.

Regulasi Baru THR untuk Pekerja Digital Sedang Dirancang

Saat ini, pemerintah tengah menyusun regulasi baru yang akan mengatur status hukum para pengemudi ojol dan pekerja platform digital lainnya.

Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengemudi ojol tidak lagi dianggap sebagai "mitra" semata, tetapi sebagai pekerja yang berhak mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang layak.

"Kami sedang merancang aturan baru yang akan memastikan bahwa pengemudi ojol diakui sebagai pekerja, bukan sekadar mitra. Regulasi ini akan mengacu pada praktik yang diterapkan di beberapa negara Eropa serta rekomendasi dari International Labour Organization (ILO)," ungkap Immanuel.

Ia juga menyebutkan bahwa setelah Lebaran nanti, pemerintah akan mengkaji lebih lanjut bentuk regulasi yang paling tepat untuk mengakomodasi tuntutan pengemudi ojol.

THR untuk Driver Ojol, Kapan Bisa Terwujud?

Meski pemerintah telah menyatakan dukungannya terhadap tuntutan pengemudi, hingga saat ini belum ada kejelasan kapan regulasi tentang THR bagi driver ojol akan diterbitkan.

Pemerintah masih mengkaji apakah kebijakan ini akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) atau Peraturan Pemerintah (PP). Yang pasti, regulasi ini akan bersifat mengikat, sehingga aplikator tidak bisa lagi menghindar dari kewajiban mereka.

Sementara itu, para pengemudi ojol berjanji akan terus mengawal kebijakan ini hingga benar-benar terealisasi. Mereka tidak ingin lagi janji-janji kosong yang hanya menguntungkan perusahaan tanpa memperhatikan kesejahteraan pekerja di lapangan.

"Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, kami tidak akan berhenti. Kami akan terus berjuang sampai hak kami benar-benar diberikan," ujar salah satu pengemudi yang ikut dalam aksi.