Konsumsi Rumah Tangga, Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025

Data menunjukkan konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada kuartal kedua 2024, konsumsi rumah tangga menyumbang 54,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Peran vital ini menjadi tumpuan utama untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 2025.

Berbagai lembaga nasional dan internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025 berkisar pada 5 persen. Bank Dunia dan IMF memperkirakan 5,1 persen, sementara ADB dan BI memprediksi antara 4,8 hingga 5,6 persen. Di sisi lain, CORE dan Celios lebih pesimistis dengan angka di bawah 5 persen.

Faktor seperti deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut di 2024 serta penurunan jumlah kelas menengah menjadi alasan utama prediksi yang kurang optimis.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kelas menengah turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Penurunan ini mengakibatkan berkurangnya daya beli masyarakat, memperbesar risiko perlambatan ekonomi.

Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 memunculkan kekhawatiran baru. Menurut Celios, dampaknya bisa menurunkan PDB hingga Rp 65,3 triliun dan mengurangi konsumsi rumah tangga sebesar Rp 40,68 triliun.

Kenaikan PPN juga berpotensi meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga, terutama pada kelompok miskin dan rentan.

Untuk mempertahankan konsumsi rumah tangga, beberapa kebijakan perlu diterapkan:

• Menjaga inflasi dalam kisaran 2,5 persen ±1 persen. Ini memerlukan kolaborasi antara Bank Indonesia, TPIP, dan TPID.
• Memberikan subsidi yang tepat sasaran untuk kelompok masyarakat miskin guna menekan pengeluaran mereka.
• Mengejar wajib pajak besar yang belum memenuhi kewajibannya sebagai alternatif meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat umum.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025 membutuhkan upaya strategis yang tidak hanya berfokus pada konsumsi rumah tangga, tetapi juga mengatasi tantangan daya beli dan kebijakan pajak. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.