Kemenpar Siapkan Strategi Hadapi PPN 12% di Sektor Pariwisata

Jakarta – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyatakan siap menghadapi dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang dijadwalkan berlaku mulai 2025. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan dukungan atas kebijakan pemerintah ini, seraya memastikan langkah mitigasi jika sektor pariwisata terdampak signifikan.

Widiyanti mengungkapkan bahwa Kemenpar akan mencari solusi untuk mengurangi dampak kenaikan PPN terhadap sektor pariwisata. Salah satu upaya yang direncanakan adalah penyediaan paket wisata dengan harga terjangkau. "Contohnya menyiapkan paket wisata murah, nanti kita bicarakan seperti apa," ujar Widiyanti dalam konferensi pers di Kantor Kemenparekraf, Minggu (22/12/2024).

Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, menyoroti target besar kunjungan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang harus dijaga meskipun ada tantangan kebijakan baru. "Dampak paling besar kemungkinan akan dirasakan oleh wisatawan nusantara (wisnus)," ungkapnya. Ia juga menambahkan, masyarakat telah menunjukkan tren penahanan pengeluaran non-esensial dalam beberapa tahun terakhir, sehingga diperlukan strategi khusus untuk mempertahankan minat mereka berwisata di dalam negeri.

Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenpar, Vinsensius Jemadu, menjelaskan bahwa kenaikan PPN akan memengaruhi sisi permintaan dan penawaran dalam sektor pariwisata. "Nanti akan terjadi pergeseran, di mana konsumen yang sebelumnya memilih produk premium mungkin akan beralih ke layanan dengan harga lebih terjangkau," jelasnya.

Kemenpar menyatakan akan terus menggandeng berbagai pihak untuk memastikan sektor pariwisata tetap kompetitif. Paket wisata murah dan promosi wisata lokal menjadi langkah utama untuk mempertahankan daya tarik di tengah perubahan kebijakan ini.